Bekasi - Melalui Rakontek di Bekasi, pusat dan daerah menyepakati penguatan puskesmas, labkesmas, dan integrasi layanan primer sebagai agenda bersama menuju Indonesia sehat dan berdaya saing.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025 di Bekasi, 26-29 November. Mengusung tema “Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Primer dan Labkesmas Berkualitas”, Rakontek ini diikuti kurang lebih 800 peserta dari pemerintah daerah 38 provinsi.

Rakontek tahun ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian, tetapi diposisikan sebagai ruang untuk menyepakati komitmen ke depan: apa yang harus dilakukan bersama agar puskesmas, labkesmas, dan layanan kesehatan komunitas benar-benar menjadi tulang punggung sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras puskesmas, pemerintah daerah, dan semua pihak yang menggerakkan berbagai program prioritas, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga integrasi layanan primer.

“Kita tahun ini kerjanya ekstra, mulai Februari dengan CKG. Entah itu di pusat, di provinsi, di kabupaten, di puskesmas. Jadi saya dan jajaran Direktorat Jenderal mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya,” ujar Maria Endang.

Namun, ia menegaskan bahwa Rakontek bukan sekadar perayaan capaian. Pertemuan ini harus menjadi titik temu komitmen baru: menjadikan standar pelayanan yang sudah mulai tercapai sebagai “paket wajib” yang dipegang semua daerah, bukan hanya sebagian.

Dari Angka Capaian Menjadi Standar Bersama

Dalam dua tahun terakhir, penguatan layanan primer menunjukkan tren menggembirakan. Lebih dari 60 juta pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilakukan. Sebanyak 82,3 persen puskesmas telah melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP), sementara pemenuhan Sarana Prasarana Alat (SPA) Labkesmas melonjak dari 13 menjadi 317.

Dari sisi indikator kesehatan, anemia pada ibu hamil turun menjadi 16,9 persen, setelah bertahun-tahun berada di atas 20 persen. Prevalensi stunting juga menurun menjadi 19,8 pesen. Capaian ini menunjukkan bahwa jika pusat dan daerah melangkah bersama, perbaikan nyata bisa diwujudkan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita bisa kalau bergerak bersama. Tantangannya sekarang adalah bagaimana standar-standar ini tidak hanya menjadi kebanggaan di beberapa daerah, tetapi menjadi komitmen nasional yang dipegang semua puskesmas dan labkesmas,” kata Maria Endang.

Rakontek diarahkan untuk menyepakati bahwa ILP, pemenuhan SPA, akreditasi puskesmas dan labkesmas, serta tata kelola keuangan yang baik (termasuk BLUD) bukan sekadar target administratif, tetapi bagian dari standardisasi mutu layanan yang harus diwujudkan di seluruh wilayah.

Jendela 20 Tahun dan Peran Layanan Primer

Maria Endang mengingatkan bahwa penguatan layanan primer terkait langsung dengan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia, menurut para ahli demografi, hanya memiliki jendela kesempatan sekitar 20 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi dan memperkuat daya saing bangsa.

“Menurut Pak Menkes dan hitung-hitungan para ahli demografi, kita hanya punya 20 tahun ini saja. Lewat itu, kita tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan itu. Saya rasa, kita adalah pasukan yang sudah terbukti bekerja keras. Saya yakin dalam waktu-waktu ke depan, kita akan bisa mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan labkesmas yang aksesnya baik dan kualitasnya baik,” tegasnya.

Karena itu, komitmen yang dibangun di Rakontek diarahkan untuk menjadikan layanan kesehatan primer dan komunitas sebagai garda terdepan dalam: Melindungi kesehatan warga sepanjang siklus hidup, dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, remaja, hingga lansia; Memberi perhatian khusus pada keluarga miskin dan kelompok rentan; dan Menguatkan peran puskesmas dan jejaringnya sebagai pusat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya tempat berobat.

Buku Saku ILP dan Kelas Tematik

Rakontek 2025 juga menjadi momentum peluncuran Buku Saku Cara Kerja Klaster Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Puskesmas, yang akan diujicobakan di empat puskesmas. Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis agar puskesmas memiliki rujukan yang sama dalam mengintegrasikan layanan di lini terdepan.

Sekretaris Ditjen Kesprimkom sekaligus Ketua Panitia Rakontek, Niken Wastu Palupi, menjelaskan bahwa Rakontek diisi dengan berbagai kelas tematik. Topik yang dibahas meliputi penyediaan sarana prasarana alat kesehatan, tata kelola layanan primer dan labkesmas, promosi kesehatan, serta penguatan manajemen berbasis data. Selain paparan materi, peserta juga mengikuti sesi praktik baik sehingga dapat belajar langsung dari keberhasilan daerah lain.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur di masing-masing wilayah.

Kontrak Moral Pusat dan Daerah

Menutup arahannya, Maria Endang menegaskan bahwa Rakontek adalah bentuk kontrak moral antara pusat dan daerah untuk memastikan layanan kesehatan primer dan komunitas benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

“Tugas kita adalah memastikan setiap warga, dari ibu hamil, bayi baru lahir, remaja, keluarga miskin, hingga lansia, benar-benar merasakan hadirnya layanan kesehatan primer yang bermutu di tingkat terdekat dengan kehidupan mereka. Di situlah makna utama kerja kita di kesehatan primer dan komunitas,” pungkasnya.