Bekasi - Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program Kesehatan Primer dan Komunitas 2025 di Bekasi. Mengambil tema “Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Primer dan Labkesmas Berkualitas,” rapat yang diselenggarakan pada 26–29 November ini diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari pemerintah daerah di 38 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Dirjen Kesprimkom Maria Endang Sumiwi menuturkan bahwa Rakontek tahun ini menjadi salah satu bentuk perayaan sekaligus evaluasi terhadap kerja keras Puskesmas, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah mendukung program Kementerian Kesehatan. Sejumlah capaian kolaborasi bersama ditunjukkan, mulai dari 60 juta pemeriksaan CKG, penurunan stunting, penyelesaian masalah keracunan makanan, hingga pengintegrasian layanan primer di tingkat Puskesmas.

“Saya lihat kita tahun ini kerjanya ekstra, mulai Februari dengan CKG. Entah itu di pusat, di provinsi, di kabupaten, di puskesmas. Jadi saya dan jajaran Direktorat Jenderal (mengucapkan) terima kasih untuk kerja kerasnya.”

Dalam kesempatan tersebut, Endang juga menyinggung pencapaian bahwa telah ada 82,3 persen Puskesmas yang melaksanakan ILP dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Sarana Prasarana Alat (SPA) Labkesmas juga mengalami peningkatan signifikan dari 13 menjadi 317, atau setara lebih dari 80 persen pemenuhan. Dirinya mencontohkan pula bagaimana kasus ibu hamil dengan anemia turun menjadi 16,9 persen, dengan catatan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya angkanya selalu berada di atas 20 persen. Tidak ketinggalan, stunting juga mengalami penurunan menjadi 19,8 persen. Dengan berbagai prestasi yang diperoleh secara kolektif tersebut, Rakontek ini turut menjadi momen peluncuran Buku Saku Cara Kerja Klaster Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Puskesmas, yang akan diujicobakan di empat Puskesmas. Peluncuran ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi integrasi layanan primer di tingkat Puskesmas.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa penguatan layanan primer menjadi fondasi untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju. Endang menyebutkan bahwa Indonesia hanya memiliki 20 tahun untuk mewujudkan upaya tersebut, melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kualitas akses layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi motor penting untuk menggerakkan tujuan jangka panjang Indonesia pada tahun 2045.

“Menurut Pak Menkes dan hitung-hitungan para ahli demografi, kita hanya punya (kesempatan waktu) 20 tahun ini saja. Lewat itu, (kita sudah) tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan itu. Sehingga saya rasa, kita adalah pasukan yang sudah terbukti bekerja keras dalam mencapai kemajuan-kemajuan tersebut. Saya yakin dalam waktu-waktu ke depan, kita akan bisa mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan latkesmas yang aksesnya baik dan kualitasnya baik,” tegas Endang.