Bogor - Bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Dunia (World Health Day) yang mengusung tema “Together for Health” dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) dan Health In Harmony (HIH) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Bogor untuk merumuskan pengembangan modifikasi pelayanan kesehatan dalam rangka memperkuat layanan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), kawasan hutan, serta Komunitas Adat Terpencil (KAT). Upaya ini bertujuan memastikan masyarakat di wilayah tersebut tidak tertinggal dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer yang berbasis pada konteks lokal, tidak hanya menjawab keterbatasan akses dan sumber daya, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem kesehatan. Pendekatan ini mengintegrasikan penguatan layanan kesehatan primer dengan pemberdayaan komunitas adat serta pelestarian hutan.

FGD ini menjadi langkah awal dalam pengembangan konsep dan uji coba modifikasi layanan kesehatan yang direncanakan akan diterapkan di sepuluh lokasi di seluruh Indonesia. Program ini dibangun dalam kerangka peningkatan pelayanan kesehatan DTPK, kawasan hutan, dan KAT yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan penyesuaian arsitektur layanan kesehatan primer agar lebih efektif, adaptif, dan relevan secara budaya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Mendengar dari Akar Rumput

Sebagai bagian dari tahap awal, Kementerian Kesehatan bersama ASRI dan HIH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 6–10 April 2026 di Bogor. Kegiatan ini mempertemukan 25 perwakilan dari 5 (lima) kabupaten di 5 (lima) Provinsi yaitu Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Peserta yang hadir terdiri dari kader kesehatan dan perwakilan masyarakat kawasan hutan dan Komunitas Adat Terpencil, kepala desa atau kepala adat, tenaga Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

FGD ini menjadi ruang untuk mendengarkan secara mendalam dan utuh suara perwakilan masyarakat yang berada di garis depan sebagai penjaga hutan, untuk berbagi pengalaman, praktik baik, serta tantangan nyata di lapangan. Pendekatan ini membuka ruang bagi kearifan kolektif komunitas sebagai dasar dalam merancang solusi yang relevan dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga mendukung penguatan mata pencaharian, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap deforestasi di wilayah mereka.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini memberikan berbagai cerita tentang tantangan giat kesehatan yang telah mereka lakukan di daerah masing-masing. Ester Yesnath, kader kesehatan di Kwesefo, di sana mereka menghadapi keterbatasan layanan kesehatan tanpa posyandu, puskesmas, maupun tenaga medis. Untuk berobat, masyarakat harus menempuh perjalanan 3–4 hari berjalan kaki dan 2–3 hari dengan perahu menuju Puskesmas Mpur, bahkan bisa hingga seminggu. Ia menceritakan dua kasus cacingan pada anak — satu meninggal, satu dirujuk hingga Sorong karena tidak tertangani di puskesmas. Biaya juga menjadi beban besar, mencapai sekitar Rp4,5 juta belum termasuk kebutuhan selama perjalanan. Jarak, waktu, dan biaya membuat masyarakat kerap menunda berobat, bukan karena tidak mau, tetapi karena keterbatasan fisik dan ekonomi.
Maria Georgoria Paramok, kader kesehatan dari Asmat, menggambarkan betapa terbatasnya layanan kesehatan di wilayah DPTK. Kegiatan posyandu bahkan harus dilaksanakan di teras rumahnya karena tidak tersedianya fasilitas bangunan yang memadai. Di sisi lain, akses layanan kesehatan masih sangat terbatas, beberapa penyakit hanya dapat ditangani setiap enam bulan sekali, bahkan ada yang hanya difasilitasi setahun sekali.

Dalam forum FGD tersebut, Maria yang datang jauh dari Papua menyampaikan harapannya agar ASRI dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menghadirkan akses layanan kesehatan di daerahnya, sebagaimana yang telah dilakukan di wilayah lain. Harapan ini muncul dari realitas keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga kesehatan yang masih dihadapi masyarakat setempat.

Komitmen untuk Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer yang Merata

Komitmen ini ditegaskan oleh dr. Elvieda Sariwati, M.Epid, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI: “Dalam rangka memperoleh model modifikasi pelayanan kesehatan yang implementatif bagi wilayah kawasan hutan dan komunitas adat terpencil, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Yayasan ASRI dan HIH akan mengembangkan konsep modifikasi pelayanan Kesehatan serta pelaksanaan uji coba konsep tersebut di beberapa lokus terpilih. Guna memastikan keluaran yang efektif untuk peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dengan turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat, beberapa rangkaian kegiatan telah direncanakan sebelum pelaksanaan ujicoba, salah satunya dengan membuka ruang diskusi untuk menggali data, pendapat, pengalaman, masukan, praktik baik maupun ruang inovasi potensial dari para pemangku kepentingan, seperti Bapak/Ibu yang hadir saat FGD yang berasal dari 5 (lima) kabupaten di 5 (lima) Provinsi yaitu Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.”

Senada dengan itu, dr. Richard Kowel, MPH, Manajer Program Scale Yayasan ASRI, menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas: “Selama bertahun-tahun kami menyaksikan bagaimana sulitnya  akses kesehatan mendorong komunitas ke dalam pilihan sulit yang mereka sendiri tidak inginkan. Program ini bukan sekadar membawa layanan kesehatan ke pelosok hutan dan ke tengah Masyarakat Adat, tetapi tentang mendengarkan komunitas, menghormati pengetahuan mereka, dan bersama-sama merancang solusi yang benar-benar berakar dari kebutuhan mereka yang juga memastikan pemenuhan hak mereka sebagai warga negara.”

Ibu Netty, Kepala Desa Nanga Jelundung di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menyampaikan: “Desa kami adalah desa penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Akses layanan kesehatan sangat terbatas karena jarak yang jauh dan transportasi hanya melalui sungai dengan biaya mahal. Klinik Berjalan ASRI sangat membantu Masyarakat Desa Jelundung. Kami berharap  dengan ditingkatkannya peran dan kapasitas kader Kesehatan bisa membuat kami mandiri secara lebih dekat, dan kami juga bisa punya pilihan penghidupan yang tidak merusak hutan.”

Menuju Model yang Relevan dan Berkelanjutan

Diskusi yang berlangsung selama tiga hari menghasilkan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan di lima wilayah uji coba. Beberapa isu kunci yang mengemuka antara lain kebutuhan penguatan kapasitas kader kesehatan, peluang pemanfaatan telemedicine, serta identifikasi mitra lokal untuk implementasi investasi langsung berbasis komunitas.

"Kami juga berdiskusi membahas bagaimana masyarakat menjadi perancang utama solusi atas tantangan yang mereka hadapi, mulai dari pengembangan agroforestri, ekowisata, hingga penguatan mata pencaharian berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan model Planetary Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka yang saling terkait," ujar Yani Saloh, Ketua Yayasan ASRI.

Masukan dari FGD ini akan menjadi fondasi dalam pengembangan model modifikasi layanan kesehatan yang akan diuji di masing-masing lokasi, memastikan bahwa setiap pendekatan benar-benar mencerminkan kebutuhan, realitas, dan prioritas masyarakat setempat.

Langkah Selanjutnya

Sebagai tahap berikutnya, Kementerian Kesehatan bersama ASRI dan HIH akan memulai kegiatan uji coba pada Juni 2026, menandai dimulainya fase implementasi di seluruh wilayah uji coba.