Bogor – Dalam rangka memperkuat upaya
percepatan penurunan stunting di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI melalui Investing
in Nutrition and Early Years (INEY) Project Phase 2 menyelenggarakan
kegiatan Pembekalan Kerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) pada
Tahun Anggaran 2025 di Bogor(15/5).
Pencegahan dan percepatan penurunan
stunting hingga saat ini terus menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dan
jajarannya. Kita memiliki tanggung jawab besar dalam kontribusi terhadap
capaian intervensi spesifik.
Prevalensi stunting sudah terus turun dari
tahun ke tahun, dan berdasarkan hasil SSGI tahun 2024, prevalensi stunting
kembali turun menjadi 19,8%. Begitupula dengan prevalensi wasting yang turun
dari 8,5% menjadi 7,4% pada tahun 2024. Namun demikian prevalensi underweight
kita meningkat dari 15,9% menjadi 16,8% sehingga perlu antisipasi jangan sampai
balita-balita underweight ini jatuh ke masalah gizi yang lebih berat bahkan
sampai ke stunting.
Upaya pencegahan penting dilakukan melalui
intervensi spesifik yang fokus sasaran pada balita, ibu hamil, dan remaja
putri. Saat ini capaian kita masih belum maksimal, baru 3 indikator intervensi
spesifik yang tercapai pada tahun 2024 yaitu konsumsi TTD remaja putri,
konsumsi TTD Ibu hamil, dan anak usia 6-23 bulan mendapat MP-ASI.
Artinya masih sangat perlu upaya yang lebih
maksimal oleh semua pihak termasuk Poltekkes sebagai perpanjangan tangan
Kementerian Kesehatan yang memiliki sumberdaya akademisi yang potensial.
Melalui Project INEY, diperlukan kontribusi besar dari Poltekkes untuk melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas, dan kader Posyandu, untuk meningkatkan kualitas layanan gizi esensial dan imunisasi.
Tahun 2024 sebanyak 76 Kabupaten/ kota
telah didampingi dengan fokus pada upaya pencegahan stunting melalui
peningkatan cakupan pemerinksaan ANC, Pemantauan Pertumbuhan Balita, Pemberian
Makan Bayi dan Anak, serta Imunisasi.
Hasil pendampingan Poltekkes sebanyak 55,1%
puskesmas lokus melakukan praktik MT lokal dan MP ASI dengan pelaporan lengkap;
40,9% kader di 2.949 posyandu lokus menjadi sasaran asistensi peningkatan
kapasisas kader, capaian imunisasi kejar dan hasil pelacakan bersama poltekkes
di kab. Aceh Barat, Tangerang, Klaten, Bekasi, Makassar mencapai 94-100%.
Terdapat praktik baik berupa penguatan SOP pelayanan kesehatan, pembagian menu
berbasis penelitian pangan lokal, pendampingan advokasi kepada pemerintah
kecamatan dan desa.
Pembekalan ini mencakup materi mengenai
mekanisme hibah, perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, pelaporan, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, dibahas pula peran
Poltekkes dalam mendukung edukasi gizi, pendampingan keluarga berisiko
stunting, serta advokasi dan sosialisasi bagi Poltekkes dengan Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Pembekalan ini diharapkan dapat meningkatkan penajaman teknis kegiatan dan administrasi, penyamaan persepsi dan update program dalam upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dengan pendampingan Poltekkes.(ign)